Pejabat Bidang Peternakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyebutkan harga hewan kurban menjelang perayaan Idul Adha 1437 Hijriyah mengalami kenaikan rata-rata 30 persen. “Berdasarkan pendataan kami ke semua toke atau pedagang pengumpul sapi untuk kurban yang tersebar di 15 kecamatan di daerah ini, harga hewan kurban naik sekitar 30 persen,” …
Selengkapnya »Nasional
KPK Bidik Bupati dan Walikota yang Tidak Serah Data P3D
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menindak bupati atau walikota yang tidak menyerahkan data pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) yang ada di setiap wilayah administrasifnya di Indonesia. Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, lembaga antirasuah itu akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah …
Selengkapnya »Seperti Ini Perusahaan Petani dan Nelayan yang Diharapkan Jokowi…
Presiden Joko Widodo mendorong inovator-inovator di Tanah Air untuk merancang perusahaan/korporasi yang menaungi nelayan dan petani. Bagaimana perusahaan nelayan dan petani yang dimaksud Jokowi? Ia mengatakan, perusahaan itu harus memiliki aplikasi berbasis teknologi yang mampu memangkas mata rantai perdagangan. Dengan demikian, para nelayan dan petani dapat langsung menyalurkan komoditasnya kepada …
Selengkapnya »Fadli Zon: Bekas Terpidana Sebaiknya Tak Mencalonkan Diri di Pilkada
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau pada bekas narapidana agar tak maju jadi kontestan pilkada. Dia berpendapat, jika ada eks warga binaan yang jadi calon kepala atau wakil kepala daerah akan menimbulkan preseden buruk. Pernyataan Fadli itu menanggapi usulan beberapa fraksi di Komisi II DPR yang mengusulkan mantan terpidana diperbolehkan …
Selengkapnya »Bupati Yoyok Jadi Kandidat Cawagub DKI Terkuat Partai Gerindra
Ketua Tim Penjaringan DKI dari Partai Gerindra, Syarif, mengatakan proses penggodokan calon wakil gubernur DKI Jakarta di Partai Gerindra sudah semakin matang. Dia mengatakan Bupati Batang Yoyok Riyo Sudibyo menjadi kandidat cawagub terkuat mendampingi Sandiaga Uno. Bahkan, Yoyok bisa saja menjadi calon gubernur dan bukan cawagub. “Iya Yoyok terkuat. Kita …
Selengkapnya »Presiden PKS: Ahok Sudah Terlalu Kuat, Masa Didukung Lagi
Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman mengatakan, partainya masih mencari figur yang sebanding dengan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk bertarung dalam Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017. PKS tak akan mendukung Ahok. Pasalnya, dukungan untuk Ahok sudah terlalu kuat. “Ahok sudah terlalu kuat, masa didukung lagi …
Selengkapnya »Oding Deklarasi Dukung Yusril, Ini Sikap Golkar
Ketua fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin alias Oding menghadiri acara deklarasi Yusril Ihza Mahendra sebagai calon gubernur DKI oleh relawannya di Restoran Pulau Dua Senayan, Minggu (28/8/2016) lalu. Oding juga menyatakan dukungannya kepada Yusril. Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi akan menindaklanjuti hal ini. …
Selengkapnya »Golkar: Kalau Sudah Ada Harmoni, Sinergi, Mengapa Ahok-Djarot Tak Dilanjutkan?
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, partainya menyerahkan sepenuhnya kepada calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk memilih bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya dalam Pilkada 2017. Namun, kata dia, dalam pandangan Golkar, pendamping Ahok harus sosok yang punya kinerja baik dan bisa bersinergi dengan Ahok. “Dalam …
Selengkapnya »Putuskan Calon yang Diusung dalam Pilkada DKI, Demokrat Tunggu Majelis Tinggi
Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, partainya masih menunggu putusan Majelis Tinggi Partai (MTP) terkait bakal calon gubernur yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia berharap, putusan MTP keluar sebelum batas pendaftaran bakal cagub pada awal September 2016. Adapun, nama-nama yang muncul ada yang berasal dari internal …
Selengkapnya »Fadli Zon: Sebaiknya Perdebatan Draf RUU Pemilu di DPR, Bukan di Pemerintah
Salah satu Rancangan Undang-Undang krusial yang hendak digarap pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah RUU Pemilu karena akan menentukan jalannya Pemilu 2019 yang berlangsung serentak. Namun, hingga kini, pemerintah sama sekali belum mengirim naskah akademik maupun draf RUU Pemilu yang ditargetkan selesai pada 2017. Padahal, dalam pembahasan RUU tersebut, …
Selengkapnya »