KPK Bidik Bupati dan Walikota yang Tidak Serah Data P3D

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menindak bupati atau walikota yang tidak menyerahkan data pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) yang ada di setiap wilayah administrasifnya di Indonesia.

Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria ‎mengatakan, lembaga antirasuah itu akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum kepala daerah lantaran enggan menyerahkan data P3D tersebut.

“Kalau kami KPK tentu akan menggambil langkah dan melakukan penindakan ya. Ini untuk melihat apakah ada indikasi korupsi atau tidak,” kata Dian usai menggelar diskusi bersama Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/8)

Dian menjelaskan, selama ini kepala daerah masih berpegang pada UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ‎yang menyatakan penerbitan izin pertambangan berada di tangan bupati dan wali kota.

“‎Teman-teman Jatam juga sudah sampai ke MK dan sudah diperintahkan untuk menyerahkan. Tapi ada juga yang masih belum (menyerahkan data P3D) seperti di Kalbar, di PTUN dan pemerintah Kalbar kalah,” ungkap Dian.

Lembaga antirasuah, kata Dian, akan menggandeng Kementerian Kehutanan dan Dirjen Pajak untuk bekerjasama, agar kepala daerah dapat segera menyerahkan data P3D kepada Pemprov.

“Kita harus dorong agar melihat pelanggarannya agar bisa sharing sama teman-teman,” terangnya.

Saat ini terdapat empat ribu data P3D yang harus diserahkan bupati kepada gubernur. Kata Dian, dari data yang diserahkan Dirjen Minerba ‎kepada KPK, hanya sekira seribu data P3D yang telah diserahkan ke Pemprov. Artinya hanya 25 persen data P3D yang berada di tangan gubernur dan masih terdapat tiga ribu P3D yang belum diserahkan.(