Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrulloh, menepis anggapan bahwa blanko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) kosong alias habis. “Blanko itu masih banyak, kita kan cetak 4,6 juta saat ini yang terpakai baru 1,6. Masih ada 3 juta blanko,” terangnya di Jakarta, …
Selengkapnya »Tag Archives: Nasional
Jangan Cuma Rakyat, Presiden dan Menteri Harus Beri Contoh Ikut Tax Amnesty
Program pengampunan pajak (tax amnesty) kini sudah mulai meresahkan masyarakat kelas bawah yang berpenghasilan rendah. Padahal tujuan awalnya program ini untuk menyasar dana-dana di luar negeri agar bisa direpatriasi ke dalam negeri. Kini permintaan publik pun mulai menuntut para pejabat negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, dan menterinya, agar bisa mengikuti …
Selengkapnya »KPK Telusuri Asal Uang Rp700 Juta Milik Panitera PN Jakut
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelusuri sumber uang Rp700 juta yang disita dari dalam mobil milik Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Jakut), Rohadi. Diakui Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha penyidik sudah mengantongi nama pihak yang disinyalir menjadi sumber uang tersebut. Kata dia, dugaannya mengarah ke …
Selengkapnya »KBRI: Bunuh Majikan, Dua TKI Terancam Hukuman Mati di Singapura
Dua Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Singapura terancam hukuman mati karena dituding terlibat dalam kasus pembunuhan majikannya. “Dalam enam bulan terakhir ada dua TKI yang dituduh membunuh,” kata Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (31/8). Ngurah tidak memberikan rincian nama TKI yang …
Selengkapnya »Indosat tetap lanjutkan tarif interkoneksi baru meski ditunda
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menunda penerapan kebijakan penurunan tarif interkoneksi yang akan diberlakukan pada 1 September. Penundaan tarif baru interkoneksi ini lantaran pihak Kemkominfo belum menerima keseluruhan daftar penawaran interkoneksi (DPI) dari operator selular. Terkait hal itu, Presiden Direktur dan CEO Indosat Ooredoo, Alexander Rusli, menyatakan pihaknya tetap akan …
Selengkapnya »168 WNI calon haji paspor Filipina boleh pulang, 9 masih ditahan
Dari 177 warga negara Indonesia yang ditahan pihak imigrasi Filipina karena memakai paspor negara itu untuk naik haji, sebanyak 168 WNI sudah bisa dipulangkan ke Indonesia. Hal ini merupakan hasil pertemuan antara tim Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Kehakiman Manila. “Dari pertemuan pukul dua itu, hasilnya 168 sudah bisa …
Selengkapnya »Ahok anggap kewajiban cuti kampanye bagi petahana langgar UUD 1945
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ‘Ahok’ menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) sangat bergerak cepat dalam memproses gugatannya untuk meninjau kembali Pengujian Undang-Undang (PUU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) terkait kewajiban cuti kampanye bagi petahana. “Dia (MK) proses sangat cepat, karena dia tahu kendala dengan waktu …
Selengkapnya »Kemkominfo tunda penerapan interkoneksi, begini kata operator
Pemerintah akan menunda penerapan tarif interkoneksi (antaroperator) pada 1 September mendatang. Penundaan penerapan tarif interkoneksi ini lantaran menunggu daftar penawaran interkoneksi (DPI) dari seluruh operator selular. Terkait penundaan penerapan tarif interkoneksi tersebut, Vice President Director PT Hutchison 3 Indonesia, Danny Buldansyah mengatakan, pemerintah harus mengeluarkan surat penundaan. Namun hingga saat …
Selengkapnya »AA Gatot tersangka, Roy Marten akui pernah ditanya BNN tentangnya
Aktor senior Roy Marten angkat bicara soal tertangkapnya ketua umum PARFI, Gatot Brajamusti atas kepemilikan narkoba di Hotel Golden Tulip, Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada Minggu, 28 Agustus 2016. Menurut Roy Marten, Aa Gatot memang sudah lama target Badan Narkotika Nasional (BNN). Ayah Gading Marten itu mengaku dirinya perbah ditanyakan …
Selengkapnya »Kapolri persilakan praperadilan SP3 kasus kebakaran hutan Riau
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan kepada semua pihak yang merasa keberatan dikeluarkannya SP3 kepada 15 perusahaan dalam kasus Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Riau untuk mengajukan praperadilan. Tito mengatakan, pihaknya siap melanjutkan penyidikan jika SP3 itu tidak sah di mata hukum. “Tapi kalau ada yang berkeberatan, kita membuka diri, …
Selengkapnya »