MataRakyatNews.com Informasi Berita Daerah Terbaru
Walikota Batam, Ahmad Dahlan menolak Batam untuk menjadi pilot project peredaran gas 3 kilogram (kg) dengan harga keekonomian.
Pernyataan tersebut diungkapkan Dahlan usai upacara HUT Pramuka di kantor Walikota, Selasa (18/8/2015) pagi.
Melalui dinas terkait pun, ia menyatakan penolakan bagi kota industri ini sebagai pilot project penyaluran gas 3 kg tanpa subsidi.
“Saya tegas menolak. Saya tidak mau Batam jadi pilot project,” ujar Dahlan.
Menurut Dahlan, usulan pemerintah pusat tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kondisi Batam yang saat ini relatif kondusif.
“Batam penduduknya 1,2 juta, sangat pesat dan karakteristik penduduknya juga produktif. Semua yang ada di sini dari usia produktif. Kalau ini terjadi, bisa heboh. Hebohnya di masyarakat, dan ujung-ujung jadi masalah. Penduduk akan heboh, dan akhirnya menjadi tidak fokus pada pekerjaannya, jadi tidak produktif,” tutur Dahlan.
Menurut Dahlan, output dari rencana pemerintah pusat itu kontra produktif dengan kondisi serta situasi Batam.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah mekanisme pemberian subsidi elpiji 3 kilogram (kg).
Selama ini, pemberian subsidi dilakukan terbuka, yakni menjual elpiji 3 kg dengan harga subsidi.
Namun, dengan mekanisme baru ini, pemerintah akan memberikan subsidi langsung kepada masyarakat tak mampu. Sementara harga jual elpiji 3 kg akan disesuaikan dengan harga keekonomian, seperti elpiji 12 kg.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, kebijakan ini akan melalui proses uji coba. Pemerintah akan menunjuk tiga kota sebagai pilot project alias percontohan.
Kota yang dimaksud adalah Batam, Bali dan Bangka. Nantinya, masyarakat bisa menggunakan kartu keluarga sejahtera untuk mendapatkan dana subsidi tersebut.
“Kebijakan ini supaya harga elpiji suatu saat akan menjadi tunggal,” ujar Sudirman, Rabu (25/3/2015) di Kantor Wakil Presiden, Jakarta”