JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menindak bupati atau walikota yang tidak menyerahkan data pendanaan, sarana/prasarana dan dokumen (P3D) kepada pemerintah provinsi (Pemprov) yang ada di setiap wilayah administrasifnya di Indonesia. Koordinator SDA Direktorat Litbang KPK, Dian Patria mengatakan, lembaga antirasuah itu akan melakukan penyelidikan guna mengetahui apakah …
Selengkapnya »