Senin , 2 Agustus 2021
Breaking News
Beranda / Berita / Nasional / Keterlibatan militer di ranah sipil ‘semakin kuat’ di Indonesia

Keterlibatan militer di ranah sipil ‘semakin kuat’ di Indonesia

Setelah insiden pembubaran komunitas perpustakaan jalanan di Bandung oleh anggota TNI, seorang pengamat khawatir militer telah masuk ke ranah sipil.

Direktur lembaga hak asasi Imparsial, Al Araf, memandang pelibatan militer ke ranah sipil semakin kuat dalam beberapa tahun belakangan ini. Salah satu buktinya, sesuai catatannya, adalah sekitar 30 nota kesepahaman antara TNI dengan berbagai kementrian dan BUMN.

“Ini tentunya menjadi catatan buruk dalam demokrasi Indonesia, karena salah satu catatan dalam reformasi Indonesia ialah mengharuskan reformasi militer. Dan oleh karenanya militer tidak bisa masuk ke dalam ranah sipil terlibat dalam keamanan dalam negeri tanpa keputusan politik negara.

“Yang terjadi belakangan ini, dengan berbagai MoU dan tindakan razia seperti yang dilakukan Kodam III Siliwangi, menunjukkan kemunduran,”

Dia juga menyebutkan beberapa contoh keterlibatan TNI dalam urusan nonmiliter, seperti turut mengawal penggusuran di Jakarta, berperan dalam penangkapan pelaku narkoba, maupun ikut menangkap pelaku aktivitas ilegal.

Al Araf menganjurkan agar masyarakat mendesak Presiden sebagai otoritas sipil untuk segera mengatasi persoalan ini.

Koordinasi militer dan pemda

Kekhawatiran akan masuknya militer ke ranah sipil kembali mengemuka setelah insiden pembubaran komunitas perpustakaan jalanan di Bandung oleh anggota TNI pada pekan lalu.

Ketua komunitas tersebut mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum Kota Bandung bahwa pada Sabtu (20/08) malam, TNI Kodam III Siliwangi melakukan razia klub bermotor di kawasan Cikapayang Dago.

Di tempat yang sama, anak-anak komunitas tengah menjajakan buku dan beberapa anggota TNI menghampiri komunitas itu untuk memaksa mereka membubarkan diri.

Tindakan razia itu dibenarkan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Mohammad Sabrar Fadhilah. Menurut dia, ‘penertiban’ yang dilakukan anggota Kodam III Siliwangi ada kaitannya dengan situasi keamanan di Kota Bandung. yakni geng-geng motor yang dianggap meresahkan warga.

Sabrar mengatakan, Kodam III Siliwangi telah berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah daerah.

Menanggapi pernyataan itu, Al Araf mengatakan apapun alasannya tidak bisa diterima.

“Pembubaran itu melanggar undang-undang TNI karena menurut undang-undang, tugas TNI bukanlah menjaga keamanan masyarakat tapi sebagai alat pertahanan negara,” tuturnya.

Berdasarkan Undang-undang no. 34 tahun 2004 tentang TNI, salah satu tugasnya ialah membantu pemerintah daerah akan tetapi tugas itu harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Bagaimanapun, Sabrar bersikeras bahwa TNI bisa turun ke jalan untuk membantu pemerintah daerah jika dibutuhkan. Dia bahkan menambahkan, razia oleh TNI ini mungkin terjadi lagi di masa depan.

“Dilihat situasinya ya. Ketika dibutuhkan, TNI khususnya Angkatan Darat ya siap membantu.”

loading...

Lihat Juga

Kapal RI BIMA SUCI

Batam.07122017 Pelabuhan Batu Ampar telah merapat KRI BIMA SUCI diperkirakan selama 3 hari. Bima suci …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *