MataRakyatNews.com Informasi Berita Daerah Terbaru
Sumbar – dalam rangka meningkatkan performa dana kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Komisi I DPRD Kota Padang kembali melakukan dengar pendapat (hearing) di ruang konsultasi lantai II DPRD Padang, Rabu, (18/3).
SKPD yang hadir bersama Komisi I DPRD Padang itu adalah BPM2T, Dinas Pariwisata, Desperindag Tamben, Kabag hukum dan Pengelola Hotel dan Restoran( PHRI), guna melakukan tinjauan dan pengawasan terhadap SKPD terkait.
Dalam rapat tersebut Komisi I DPRD Padang komit terhadap upaya penggenjotan pajak dan retribusi demi peningkatan penghasilan daerah yang tertuang dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
Anggota Komisi I DPRD Padang Faisal Nasir, menyampaikan banyak sekali permasalahan yang terdapat di SKPD. seperti kasus tidak adanya pengawasan dari SKPD terhadap tugas pokok dan fungsi(tupoksi).
Dia mencontohkan pemanfaatan air bawah tanah, untuk pajak air dan tanah tersebut yang diambil pihak pemerintah. Sementara pihak pemerintah sendiri tidak menyiapkan alat kelengkapan untuk pencatatan pengeluaran debit air tersebut(meteran air). “Hal ini kita ketahui saat hearing dengan Disperindagtamben. Dan memang diakui tidak adanya alat pencatat pengeluaran debit air tersebut.Padahal untuk pelaksanaannya sendiri meski ada hitungan yang jelas agar tidak terjadi kerugian dan kebocoran penghasilan daerah kita,” ujar Faisal yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Padang ini.
Dari temuan ini , DPRD menganalisa sudah terjadi tindakan yang sudah merugikan pemerintah Kota Padang. Banyak sekali terjadi kebocoran-kebocoran pendapatan yang cukup besar telah lama terjadi. “Ini yang membuat kita sangat komit bagi setiap SKPD agar dalam melakukan semua kebijakan harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD tersebut,” ujarnya.
Faisal juga menyoroti tempat hiburan seperti Cafe-Cafe dan Karaoke yang sangat banyak sekali beroperasi, namun tidak memiliki izin. “Kita melihat dengan tidak adanya izin ,mereka masih tetap beroperasi. Disini menjadi tanda tanya bagi DPRD Padang,apakah pemerintah tidak mengetahui atau sengaja membiarkan dengan permainan yang dilakukan oknum terkait,guna mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya.
Dia minta SKPD terkait menindak hal ini. “Kita akan langsung melakukan kunjungan ke lapangan dengan SKPD terkait,
Sebab hanya SKPD terkait yang bisa melakukan penindakan dan pengawasan langsung.
Kita dari Komisi hanya bisa mengawasi kinerja mereka dan nantinya kita akan menyampaikan pada Walikota Padang,SKPD yang bermasalah,”Tegasnya.
