Jumat , 30 Oktober 2020
Breaking News
Beranda / Pengurusan IPH Macet
Macetnya pembuatan IPH (Izin Peralihan Hak)

Pengurusan IPH Macet

BATAM – Pengurusan 3.000 berkas Izin Peralihan Hak (IPH) macet di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hingga kini, pengembang perumahan masih menunggu kepastian penyelesaian proses pengurusan berkas IPH tersebut.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam, Achyar Arfan mengungkapkan, akhir-akhir ini memang sudah ada beberapa berkas IPH yang sudah selesai. Tapi jumlahnya sangat sedikit.

“Data yang saya dapat dari BP Batam, masih ada 3.000 berkas yang antre untuk diselesaikan,” ungkapnya, Senin (17/4).

Achyar mencoba berprasangka baik dan percaya bahwa pembenahan yang dilakukan BP Batam bertujuan baik. REI melihat sejak pergantian pimpinan baru BP Batam, banyak pembenahan dilakukan untuk memperbaiki pelayanan. BP Batam makin berhati-hati mengeluarkan kebijakan, terlebih berkenaan dengan peraturan.

“Kami sudah sering menyampaikan kepada seluruh anggota REI untuk bersabar, menunggu selesainya proses perbaikan yang dilakukan BP Batam. Apalagi semua kan masih baru, gubernur, wali kota dan Kepala BP Batam masih baru,” ujarnya.

Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro juga meminta masyarakat bersabar, begitu juga Pemko Batam yang terkena dampaknya. Dia mengakui terhambatnya pengurusan IPH bakal mempengaruhi pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Hal itu juga dialami BP Batam, karena setiap proses peralihan lahan ada biaya yang diterima BP Batam.

“Jadi saya kira sabar dulu, kita juga tengah berusaha. Karena apapun ceritanya, saya tidak bisa menabrak aturan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Humas dan BP Batam, Purnomo Andi Antono mengatakan, pengurusan dokumen IPH di PTSP sudah berangsur normal. Beragam terobosan baru dilakukan untuk mempermudah masyarakat mengurus IPH.

Di antara terobosan itu adalah dengan mengirimkan faktur untuk IPH yang sudah selesai kepada pemohon melalui email atau pesan singkat (SMS). Sehingga, pemohon tak harus datang ke PTSP hanya untuk mengambil faktur. Untuk menjamin keamanan, BP Batam bekerja sama dengan Lembaga Sandi Negara.

“Kami tidak alergi kritik dan saat ini pembenahan memang sedang dilakukan. Kami akui masih ada berkas yang belum selesai, karena banyak kendala,” ujarnya.

Mal Pelayanan Publik
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Asman Abnur menjamin sengketa kewenangan, khususnya masalah pelayanan dan perizinan di Batam segera berakhir. Pelayanan publik, termasuk perizinan akan dikoordinir oleh satu institusi kelembagaan melalui mal pelayanan publik yang akan didirikan pemerintah di gedung Sumatera Convention Center (SCC) di Batam Centre.

“Tahun ini juga kita laksanakan,” katanya.

Menurut Asman, pendirian mal pelayanan publik sudah disepakati bersama oleh Pemko, Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan pemerintah pusat. Namun Asman masih menyembunyikan nama institusi yang bakal mengendalikan mal pelayanan publik tersebut.

“Sekarang masih dalam proses pembahasan. Yang penting bersinergi, tidak ada lagi pertentangan,” ujarnya.

Asman menjelaskan, mal pelayanan publik tak hanya memberikan pelayanan yang ada di Pemko Batam, tapi juga BP Batam, kepolisian, imigrasi, dan keagamaan. Semua pelayanan dan perizinan yang dibutuhkan masyarakat akan terpusat di satu tempat, ibarat mal di pusat perbelanjaan.

“Termasuk juga bikin paspor, SIM (Surat Izin Mengemudi), KUA (Kantor Urusan Agama) dan ada tempat menikah juga. Saya targetkan satu provinsi satu mal dan pertama kita terapkan di Batam,” ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tak merisaukan siapa nantinya yang mengendalikan mal pelayanan publik, selagi untuk kemajuan Batam. Namun yang menjadi catatan, gedung SCC ini terdapat tiga kepemilikan aset antara Pemprov Riau, BP Batam, dan Pemko Batam. Ia berharap pemerintah pusat segera menyelesaikan hak kepemilikan aset tersebut, agar bisa segera dikelola dan dijadikan mal pelayanan publik.

“Kalau asetnya belum jelas, siapa yang menyiapkan. Kalau nanti diserahkan kepada Pemko Batam, kami bisa anggarkan untuk pengelolaannya,” kata walikota Batam ( M  Rudi ).

loading...