Selasa , 27 Oktober 2020
Breaking News
Beranda / Kemudahan dunia usaha di Indonesia

Kemudahan dunia usaha di Indonesia

Lembaga Aliansi Indonesia 23 February 2018

KETUA UMUM LAI H. Djoni Lubis: Inventarisasi Peraturan dan Pelaksanaan Yang Menghambat Dunia Usaha
Dipublikasikan: Minggu, 18 Februari 2018 18:36
Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan menyampaikan pentingnya berbagai kemudahan dalam investasi maupun dunia usaha, terutama menyangkut perijinannya. Untuk itu Ketua Umum Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) H. Djoni Lubis menginstruksikan kepada anggota dan pengurus LAI yang juga menjadi pelaku dunia usaha agar menginventarisasi jika masih ada hambatan dalam dunia usaha, baik di tataran peraturannya maupun pelaksanaannya.
H. Djoni Lubis menyampaikan kepada Staf Khusus Ketua Umum, Linggar Hanggar Biantoro, yang berkunjung dan diterima oleh H. Djoni Lubis di kantin Rumah Rakyat AI, meski di hari Minggu yang resminya adalah hari libur.
Bergeraknya roda ekonomi itu, menurut Ketua Umum LAI, tergantung pada dunia usaha. Jika dunia usaha dengan tulang punggung para pelaku usaha maju, maka ekonomi juga akan bergerak maju, dan akan mampu memberi kontribusi sangat signifikan bagi bangsa dan negara, termasuk mengurangi angka pengangguran. Jangan sampai dunia usaha terhambat, apalagi sengaja dihambat.
“Inventarisasi, pelajari dan investigasi di mana letak hambatannya. Apakah karena peraturannya atau pelaksanaannya,” kata dia.
Hambatan di pelaksanaan, menurut H. Djoni Lubis, biasanya ulah oknum yang memanfaatkan ketidaktahuan para pelaku usaha dan masyarakat, maupun memanfaatkan ketidakjelasan tentang petunjuk pelaksanaan (juklak) dari suatu peraturan.
“Termasuk apakah suatu peraturan berikut juklaknya sampai ke petugas di tingkat paling bawah atau tidak, hal itu juga menjadi persoalan,” ujarnya.
Ketua Umum LAI mencontohkan peraturan larangan cantrang (pukat) bagi para nelayan di antaranya. Akibat ketidaktahuan atau pura-pura tidak tahu pada aparat di tingkat daerah tentang adanya perpanjangan penundaan larangan cantrang, banyak nelayan yang ditangkap dan dihukum.
“Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
H. Djoni Lubis juga menginstruksikan untuk mengoptimalkan peran media yang juga dimiliki oleh LAI dalam inventarisasi dan investigasi tersebut.
“Banyak laporan yang ABS (Asal Bapak Senang – red), sehingga dengan media pemberitaaan berdasarkan kenyataan di lapangan itu akan mampu menjadi penyimbang dari laporan ABS, maupun sebagai kontrol sosial dari berbagai kebijakan maupun pelaksanaannya. Sehingga di pusat para menteri dan bahkan Bapak Presiden RI dapat segera mengambil tindakan untuk memangkas berbagai permasalahan maupun hambatan yang ada di daerah,” pungkasnya.

loading...