KUA dan PPA APBD-P Karimun Disetujui Rp1,181 Triliun

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas dan Plafon Anggaran APBD-P Karimun 2016, disetujui Rp 1,181 triliun. Hal itu terungkap dalam sidang paripurna DPRD, Senin (19/9) kemarin. Sidang dipimpin Wakil Ketua I Azmi, dan dihadiri Bupati Aunur Rafiq.

Disetujuinya anggaran Rp 1,181 triliun ini untuk KUA dan PPA APBD-P 2016, setelah melalui pembahasan sebelumnya. Tanpa banyak perdebatan, KUA dan PPAS APBD-P 2016 yang dibacakan Nyimas Noviujiani akhirnya disepakati menjadi KUA dan PPA APBD-P 2016.

Angka yang disetujui jauh berkurang dari pengesahan APBD murni 2016 yang mencapai Rp 1,345 triliun. Penurunan alokasi pun terjadi untuk pembiayaan belanja yang sebelumnya sebesar Rp 1,215 triliun menjadi Rp 1,210 triliun. Penurunan terjadi karena kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit. Terutama berkurangnya dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

“Karena masih mengalami defisit, maka pemerintah terpaksa melakukan rasionalisasi kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun begitu, diminta seluruh SKPD untuk dapat melaksanakan tugas sebaik mungkin. Di sisi lain, kondisi ini diharapkan mampu menggagas tumbuhnya semangat untuk menggali potensi-potensi sumber pendapatan bagi daerah,” ungkap Bupati Karimun, Aunur Rafiq.

Usai pengesahan KUA PPA APBD-P, agenda paripurna dilanjutkan dengan penyampaian laporan Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( Ranperda RPJMD) 2016-2021. Hasil pansus yang dibacakan Syarifuddin, anggota DPRD dari Fraksi PKB ini, menyoroti tingginya angka pencari kerja yang didominasi lulusan SMA. Sehingga kompetensi tenaga kerja lokal untuk merebut peluang kerja di sejumlah perusahaan menjadi lebih kecil.

Menanggapi hal ini, Bupati menyampaikan jika pemerintah terus berupaya meningkatkan skill tenaga kerja lokal. Terutama dengan mematangkan pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK). Di mana, usulan Pemerintah Kabupaten Karimun mendapat dukungan dari Kementerian Tenaga Kerja.